Showing posts with label Pemilu. Show all posts
Showing posts with label Pemilu. Show all posts

Saturday, September 15, 2012

PEMILU 2014: KPU Sukoharjo Gandeng Organisasi Perempuan

Kegiatan pelipatan surat suara pemilu. (JIBI/SOLOPOS/Dok)

SUKOHARJO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menggandeng organisasi perempuan agar peran serta masyarakat meningkat pada pemilu dan pilkada mendatang. Sosialisasi kelas perempuan itu digelar di Wisma Boga, Grogol, Sukoharjo, Sabtu (15/9/2012).

Sedikitnya 24 pimpinan organisasi wanita di Sukoharjo hadir pada kegiatan itu. Ketua KPU Sukoharjo, Kuswanto menyatakan, pemateri pada kegiatan adalah Andreas Pandiangan, anggota KPU Provinsi Jateng bidang sosialisasi. Usai penyampaian materi dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara organisasi wanita yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Sukoharjo dengan KPU.

Ditambahkan anggota KPU Sukoharjo, Yulianto Sudrajat, pada 2011 KPU Sukoharjo memrioritaskan pemilih pemula sedangkan tahun ini pada pemilih perempuan.

"Sosialisasi dimaksudkan agar peran serta masyarakat dalam pemilu dan pemilukada meningkat, khususnya perempuan. Peningkatan partisipasi perempuan diperlukan seiring dengan semangat undang-undang partai politik yang memberikan ruang bagi wanita untuk berkiprah. Tidak lagi menjadi kanca wingking (teman di belakang)."

Disebutkan oleh Drajat, partisipasi pemilih perempuan pada pemilukada Sukoharjo beberapa tahun lalu sebesar 67% atau turun dibanding saat Pileg yang mencapai 71%. Menurutnya, selain penandatangan kerja sama dengan organisasi perempuan juga diteken kerja sama dengan dinas pendidikan.

Editor: | Dalam : Sukoharjo

Ahmad Mufid Aryono 15 Sep, 2012


-
Source: http://www.solopos.com/2012/09/15/pemilu-2014-kpu-sukoharjo-gandeng-organisasi-perempuan-329167
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Friday, September 14, 2012

PILGUB JAKARTA: Tak Mau Kehilangan Muka, Lembaga Survei Pilih Hati-Hati


Jokowi-Foke (Foto: Dokumentasi)
JAKARTA—Putaran II Pilgub Jakarta sepi dari survei lembaga survei. Sejumlah lembaga survei menyebut mereka tak mau gegabah untuk merilis hasil survei, mengingat saat putaran I lalu banyak hasil survei yang tak sama
"Ya kita hati-hati saja, karena dinamika masyarakat Jakarta kelihatannya sangat tidak terukur. Jadi ketimbang kita disalahin lagi, lebih baik nggak usah," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, Jumat (14/9/2012).
Indo Barometer merupakan salah satu lembaga survei yang memprediksi Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) yang memenangkan putaran pertama Pilgub DKI. Namun ternyata Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengungguli putaran pertama Pilgub DKI.
Untuk putaran kedua Pilgub DKI, menurut Qodari, Indo Barometer memilih hanya melakukan quick count. Quick count dirasakan lebih aman karena merupakan perhitungan cepat yang validitasnya selama ini teruji.
"Kami quick count saja. Sebenarnya kalau mau objektif survei itu pasti akurat. Quick count kan akurat, dengan metodologi yang sama. Tapi survei itu kan opini, hari ini A bisa saja besok sudah B, jadi tidak benar survei dan quick count itu ngawur," katanya.
Putaran kedua Pilgub DKI tak diramaikan dengan publikasi hasil survei lembaga survei ternama. Lembaga survei ini dinilai tak mau kehilangan muka untuk kali kedua, setelah gagal memprediksi putaran pertama Pilgub DKI.
"Memang waktu menjelang putaran pertama dimana survei sangat banyak sekarang terlihat kontras. Kita diberikan pemandangan yang sangat kontras, mengapa seperti itu? Karena putaran pertama Pilgub DKI adalah pukulan telak, klimaks dari perjalanan survei di Indonesia mengenai Pilkada," kata pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, kepada detikcom, Jumat (14/9/2012).
Survei yang dilakukan selama ini memang dianggap mengarahkan masyarakat kepada calon tertentu. Namun ketika sebagian besar survei memprediksi kemenangan Fauzi Bowo (Foke) di putaran pertama Pilgub DKI dan ternyata gagal, hal tersebut telah membuat lembaga survei ketakutan.
"Saya melihat di pengalaman Pigub DKI putaran pertama itu, kekecewaan tidak hanya dari pihak Foke, tidak hanya LSI tapi juga lembaga survei secara umum. Artinya kalau sampai metodologi dan akurasinya dipertanyakan itu kan sudah secara akademis batal demi hukum, karena itu dia takut dibatalkan dua kali demi hukum," kata Siti.

Rini Yustiningsih 14 Sep, 2012

-
Source: http://www.solopos.com/2012/09/14/pilgub-jakarta-tak-mau-kehilangan-muka-lembaga-survei-pilih-hati-hati-328948

Incoming Search :
pilgub jakarta,pilgub jakarta,pilgub dki jakarta,calon gubernur dki jakarta 2012,pemilukada jakarta 2012,pilgub jakarta 2012,hasil survey pilkada dki,survey pilkada dki,survei pilkada jakarta,pemilu gubernur jakarta,polling calon gubernur dki,hasil survei pilgub dki,survey pilkada jakarta,calon pilkada jakarta,kandidat gubernur jakarta,hasil polling pilgub dki,survey gubernur jakarta,pikada dki,nama calon gubernur jakarta,jokowi calon gubernur dki,polling calon gubernur jakarta

Emil Salim: Belum Ada Parpol yang Bisa Bicara Riil Soal Lingkungan dan Pembangunan

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden yang juga dikenal sebagai tokoh lingkungan hidup Prof. Dr. Emil Salim (kanan) menyampaikan pidatonya seusai menerima penghargaan "The Leader for the Living Planet Award" di acara perayaan 50 tahun misi WWF di Indonesia di Jakarta, Jumat (14/9/2012). (JIBI/SOLOPOS/Antara)

JAKARTA – Partai politik di Indonesia selama ini masih terlalu banyak berkonsentrasi pada perpolitikan dan terjerat dalam masalah uang untuk Pemilu. Belum ada Parpol yang bisa berbicara dengan gamblang mengenai masalah riil seperti lingkungan dan konsep pembangunan.

Hal ini disampaikan mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim dalam ceramahnya seusai menerima penghargaan The Leader for the Living Planet Award oleh WWF atas dedikasi, kepemimpinan dan kontribusinya pada upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan dunia, Jumat (14/9/2012).

"Adakah kau mendengar partai ngomong lingkungan? Ngomong daerah tertinggal? Ngomong ketimpangan timur dan barat?" sindir Emil Salim.

Salah satu tokoh arsitek program pembangunan Orde Baru ini juga menyoroti pembangunan selama ini berjalan pada jalur yang salah. Pembangunan berjalan di tempat-tempat yang sudah maju seperti di India selatan yang maju tapi di India utara terbelakang, Vietnam selatan maju, tapi Vietnam utara terbelakang. "Begitu juga di Indonesia, di bagian barat maju sedangkan di bagian timur terbelakang," ujarnya.

Pembangunan yang mulai dilakukan di Indonesia sebagian besar tidak tepat sasaran. Menurutnya, daerah yang mulai membangun itu keliru pembangunannya karena terjadi ketimpangan yang cukup tinggi di daerah-daerah itu. Dari data yang dimiliki Emil, beberapa daerah yang mulai membangun tetapi terjadi ketimpangan diantaranya Banten, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Ketimpangan yang dimaksud adalah hanya di beberapa wilayah tertentu yang menjadi konsentrasi pembangunan, sedangkan wilayah lainnya kemiskinan semakin tinggi.

Dia berpesan, jangan sampai generasi saat ini saja yang menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi tanah, hutan, laut juga harus diwariskan kepada anak cucu generasi berikutnya. "Harus dipelihara dan melihat pembangunan bukan hanya Jakarta dan Jawa. Tapi juga Sabang sampai Merauke dan seluruh Indonesia. Kita punya 238 juta manusia, semua berhak membangun, bukan hanya pemerintah, bisnis dan yang punya uang saja, tapi semuanya," ujarnya.

Pembangunan, kata Emil, harus diubah arah dan jalurnya. Tidak hanya pembangunan dari sisi ekonomi, tetapi juga pembangunan sosial dan lingkungan. Itu yang disebut sustainable development. Pembangunan harus didasarkan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan sekuritas pangan serta pembangunan sekuritas energi.

Dia mempunyai mimpi untuk peringatan 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 mendatang. Emil berharap pada masa itu Indonesia menjadi contoh bagi living planet, Indonesia menjadi contoh tidak menghancurkan lingkungan dan penghargaan lebih besar adalah jika nanti pada 2045 Indonesia dapat bersatu, maju dan sejahtera tanpa kemiskinan serta lingkungan tetap hijau. "Kalau saya melihat generasi muda yang bersemangat, saya yakin Indonesia lestari akan tetap berlanjut," ujarnya.

Emir Salim lahir di Sumatera Selatan pada 8 Juni 1930. Kecintaannya pada konservasi dimulai dari masa kecilnya yang hidup di daerah dekat dengan hutan Sumatera. Orang tuanya berasal dari Desa Koto Gedang, Sumatera Barat. Pamannya, H Agus Salim adalah salah seorang tokoh pendiri Indonesia dan merupakan menteri luar negeri pada awal 50-an.

Peran yang dimainkan Emil Salim dalam agenda pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah mendunia serta berpengaruh hingga diluar garis batas negaranya. Dia adalah anggota PBB untuk Komisi Dunia bagi Lingkungan dan Pembangunan (1984-1987), wakil ketua PBB untuk UN High Level Advisory Council for Sustainable Development (1992), Ketua Komisi Dunia untuk Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan (1994), Ketua Komisi PBB untuk pembangunan Berkelanjutan yang ke-10 (2001-2002), Ketua Panitia Persiapan World Summit (2002) dan ketua Konferensi Menteri-Menteri Lingkungan Hidup ASEAN yang ke-3.

Di dalam negeri, Emil pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bappenas (1970-1973), Menteri Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata (1973-1978), Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978-1983), Menteri Kependudukan dan Lingkungan (1983-1993), Ketua Dewan Ekonomi Nasional (2001-2002), anggota Dewan Penasehat Presiden (2007-2009) dan sejak Maret 2010 menjadi Ketua Dewan Penasehat Presiden.

Emil telah mendapatkan sejumlah penghargaan termasuk Bintang Mahaputera Adipradana (Indonesia 1973), Golden ARK (Commandeur) (The Netherlands, 1982), Paul Getty Award (USA, 1990), The Hamengkubuwono IX Award dari Universitas Gajahmada (2003), the Zayed Prize for Environmental Action Leading to Positive Change in Society (2006), Mercu Buana University Award (2006), The Blue Planet Asahi Prize Award (2006) serta Sarwono IndonesianScience Institute Award. Emil Salim juga mendapatkan Doktor Kehormatan dari University Kebangsaan Malaysia (1995) dan Institute of Tekonologi Bandung (2009).

Rini Yustiningsih 14 Sep, 2012


-
Source: http://www.solopos.com/2012/09/14/emil-salim-belum-ada-parpol-yang-bisa-bicara-riil-soal-lingkungan-dan-pembangunan-328943
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Thursday, September 13, 2012

Politisi atau negarawan

internet

SOLO—Perbincangan antara politisi dan negarawan seolah tak ada habisnya. Indonesia saat ini dinilai mengalami surplus politisitetapi bukan negarawan seperti yang dibutuhkan.   Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung di Jakarta mengungkapkan, 'Salah satu cara untuk menghadang agar Indonesia menjadi negara gagal adalah dipimpin oleh negarawan. Tapi sayangnya, saat ini yang terjadi justru surplus politisi'

Menurut dia, negarawan berpikir jangka panjang yakni untuk masa yang akan datang. Sedangkan politikus, berpikir bagaimana agar terpilih kembali dalam pemilu yang akan datang. 'Termasuk sejumlah tokoh yang saat ini memimpin, masih berpikir sebagai politisibukan negarawan,' tukas dia.

Akibat kepemimpinan yang dipegang politikus, lanjut dia, banyak terjadi ribut-ribut karena persoalan yang tidak tentu. Nah, bagaimana menurut Anda? Di Indonesia dinilai terlalu banyak mempunyai politisi dari pada negarawan? Adakah tokoh saat ini yang kira-kira pas disebut negarawan?  Anda bisa berpendapat dan berkomentar mengenai hal tersebut dalam Progran Dinamika 103, pukul 08.05-10.00,  Jumat (14/9),  melalui SMS ke 0817444103, 081226103103, atau telpon [0271] 739389, 739367.  [SPFM/ant/ary]

Editor: | Dalam : Dinamika 103

Harian Jogja 14 Sep, 2012


-
Source: http://www.solopos.com/2012/solopos-fm-3/dinamika-103/politisi-atau-negarawan-328559
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Sunday, August 5, 2012

Dipimpin Yenny Wahid, PKBIB Siap Hadapi Pemilu 2014

Jakarta Melalui SK Menkumham RI pada 2 Agustus 2012, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) telah resmi sebagai partai calon Peserta Pemilu 2014. PKBIB siap bertarung dengan semua parpol peserta pemilu, termasuk PKB.

Demikian disampaikan Dewan Pembina PKBIB, Kartini Sjahrir, dalam siaran pers, Minggu (5/8/2012).

Melalu Kongres Partai PIB yang berlangsung pada tanggal 12 Juli 2012, telah disepakati bahwa Partai PIB berganti nama menjadi PKBIB (Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru) dan sekaligus berganti logo. Baik nama maupun logo merupakan gabungan dari logo Partai PIB dan PKBN pimpinan Yenny Wahid. Yenny Wahid secara aklamasi dalam Kongres Partai PIB, telah dipilih sebagai Ketua Umum periode 2012 – 2017.

"Ibu Yenny Wahid dalam sebuah pertemuan dengan saya telah membuahkan kesepakatan untuk menggabungkan kedua kekuatan politik dibawah naungan nama PKBIB dan dinakhodai oleh Ibu Yenny
Wahid. Kesepakatan tadi, melalui kongres Partai PIB, disahkan dan diterima secara bulat, sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai PIB," kata putri Dr Sjahrir ini.

Gus Dur dan Sjahrir, menurutnya, adalah pemikir dan konseptor. Kedua almarhum adalah orang-orang yang berjuang untuk keadilan, kemanusiaan dan demokrasi dalam wujud kesehariannya. Pemikiran-pemikiran kedua tokoh inilah yang harus dan akan dikembangkan melalui kiprah politik
PKBIB.

"Kami sangat bersyukur PKBIB terbentuk dan telah disahkan keberadaannya oleh Kemenkum HAM. Sekarang kami menatap ke depan, menyelesaikan kerja verifikasi KPU sebagaimana disyaratkan oleh UU,"tandasnya.

(van/nvt)