TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrir menjelaskan, dana perbaikan Hercules harus diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena anggaran TNI Angkatan Udara sudah memiliki alokasinya masing-masing.
"Hibah ini statusnya mendadak, sedangkan anggaran yang kami miliki sudah ada alokasinya. Jadi harus melapor kepada Kementerian Keuangan," kata Hartind di ruangannya, Rabu, 4 Juli 2012. Hartind tidak ingat betul berapa jumlah anggaran untuk TNI Angkatan Udara.
Namun secara keseluruhan, APBN 2012 untuk unit organisasi militer Indonesia berjumlah Rp 72,5 triliun. Unit organisasi tersebut terdiri atas Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Alokasi terbesar diperuntukkan kepada TNI Angkatan Darat, karena unit tersebut memiliki jumlah pegawai terbanyak.
Selain APBN, juga ada yang disebut Minimum Essential Force sebanyak Rp 156 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk alat utama sistem senjata untuk kurun waktu lima tahun. Namun, karena sering ada ketidaksamaan pendapat antara DPR dan LSM, sumber dana ini biasanya sulit untuk dikucurkan.
"Mereka biasanya bilang kalau kita tidak perlu menambah senjata, padahal itu penting untuk pertahanan," kata Hartind. Ia mencontohkan, pada periode 2005-2009, dana yang dimanfaatkan hanya 50 persennya saja. Sehingga banyak alat yang tidak bisa dibeli.
"Padahal setiap alat kita ada tahapan waktunya. Ada yang harus diperbaiki, diganti, atau ditambah. Itu penting untuk bargaining power kita ke negara lain," ujar dia.
Biaya perbaikan untuk Hercules, selain dari APBN bisa juga dari anggaran Minimum Essential Force tersebut. "Semua tergantung Kementerian Keuangan. Mereka yang arahkan sebaiknya pakai skema apa. Sedangkan DPR pihak yang menyetujui," kata Hartind.
ELLIZA HAMZAH
Orignal From: Anggaran Ngepas, TNI Minta Dana Hercules dari APBN
